Menanggapi Aksi perang kelompok antar pelajar yang sudah dua kali terjadi di awal tahun ini, selaku Pengamat Pendidikan Kota Bogor Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. (Rektor Universitas Pakuan), menilai bahwa tawuran terjadi karena mulai bergesernya nilai budi pekerti dan sifat tenggang rasa antar sesama teman. Ini mencerminkan mulai hilangnya makna pendidikan yang diterapkan kepada siswa. Karena itu kata Bibin, perlu ditinjau ulang kurikulum mengenai budi pekerti,akibat hilangnya nilai wawasan kebangsaan yang ada pada setiap siswa. “Di sini jelas sekali, semua sekolah harus mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan yang diberikan.”

Kejadian tawuran yang kembali melibatkan siswa, mengindikasikan bahwa sekolah yang bersangkutan belum sepenuhnya membina sikap dan perilaku siswa akan kebersamaan, kasih sayang, persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan.

Rektor Unpak ini mengingatkan, pendidikan jangan hanya menekankan segi intelektual semata, tapi juga keterampilan, moral, akhlak, dan yang terpenting adalah nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dimana para siswa hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. “Kalau ada pelajar suatu sekolah terlibat tawuran, pihak sekolah maupun guru lah yang harus malu, atas apa yang terjadi pada anak didiknya,” ungkap Bibin.

Ia juga mengingatkan kepada setiap sekolah, untuk tidak membebankan segala sesuatunya kepada Satgas Pelajar disaat siswa berada di luar area sekolah. Seperti halnya terjadi penghadangan dan tawuran, tidak harus serta merta kita membebankan semua tanggung jawab itu pada Satgas.

Perlu dipahami juga, Satgas Pelajar hanyalah sebatas melakukan tindakan pencegahan yang sifatnya represif bukan persuasif. Dan itu harus menjadi perhatian setiap sekolah, jangan sampai lepas tangan begitu saja tentang adanya tawuran yang selalu diserahkan segala sesuatunya pada Satgas.

“Saya sering melihat, sebanyak apapun kelompok siswa bila melihat Satgas Pelajar Kota Bogor, itu tidak pernah terjadi tawuran. Tinggal disini peranan sekolah, maupun pemerintah daerah sampai sejauh mana perhatian yang diberikan kepada Satgas,” tuturnya.

Pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi keberadaan Satgas Pelajar. Bagi kepala sekolah harus bertanggung jawab langsung bila ada anak didiknya yang terlibat tawuran.  “Jelas keberadaan Satgas itu sangat penting, tinggal kita harus pahami sampai sejauh mana perhatian yang diberikan pihak sekolah maupun pemerintah daerah akan keberadaan Satgas ini,” paparnya.  (ref-radarbogor)