Pendekatan Komprehensif dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Print E-mail
  
Monday, 08 March 2010 12:51

PENDEKATAN KOMPREHENSIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

guru besarArtikel ini disampaikan pada tanggal 21 Maret 2009 dalam acara Pengukuhan Guru Besar Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan oleh Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., dalam pidato pengukuhannya.

Materi yang terkandung dalam pidato antara lain mengenai: Konsep Fraud, Penanganan Korupsi, Peran Forensic Accounting dalam Penanganan Fraud, Pencegahan dan Pemberantasan KKN melalui Penerapan Good Governance, Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Negara, Kendala Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Pembenahan Tata Kelola Sektor Pendidikan sebagai Langkah Strategis dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi.

Menurut Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., Fraud/korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi dan berubah bentuk sesuai dengan kemajuan di bidang bisnis dan teknologi informasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 40% fraud cenderung untuk tidak terungkap. Dengan demikian, pemberantasan terhadap fraud tidak akan pernah berhenti dan memerlukan strategi yang terpadu dan mutakhir sehingga pengungkapan fraud perlu dilakukan. Pelaku korupsi tidak akan mampu secara sempurna menutupi perbuatannya. Akan terjadi kejanggalan-kejanggalan yang dapat dideteksi melalui catatan akuntansi ataupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan korupsinya. Aksioma ini akan membantu dalam pemberantasan korupsi yang terjadi pada entitas pemerintahan. Disamping itu, penyusunan strategi pemberantasan korupsi juga dibuat dengan mengacu pada kajian mengenai penyebab fraud yang meliputi adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran pelaku fraud. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka strategi yang terpadu akan mengkombinasikan upaya penindakan (represif) dan pencegahan (preventif) dalam pemberantasan korupsi.

Disiplin yang terkait dengan pemberantasan fraud adalah forensic accounting yang meliputi proses pencarian, penemuan dan pengumpulan bukti-bukti keuangan secara sistematis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk membuktikan dugaan fraud dalam rangka proses penuntutan di pengadilan. Oleh karena itu, seorang forensic accountant harus memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai disiplin, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan korupsi dan penanganannya. Akuntan forensik juga  harus terus mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk dapat mengidentifikasikan modus operandi fraud dengan menggunakan teknologi informasi maupun penggunaan teknologi informasi untuk pengungkapan kasus.

Dalam kesempatan  itu, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., secara terbuka menyarankan kepada pemerintah, bahwa dalam pemberantasan korupsi perlu dikembangkan konsep represif untuk preventif dimana tindakan represif dilakukan kepada para pelaku korupsi untuk memberikan shock terapy harus disertai dengan upaya sistematis untuk mencegah perbuatan korupsi yang sama akan terjadi di masa yang akan datang (upaya preventif). Entitas pemerintahan harus didorong untuk mempunyai sistem pengendalian fraud yang mampu mencegah, menangkal, dan mendeteksi fraud, serta meminimalkan risiko fraud yang terjadi pada entitas bisnis yang bersangkutan.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melalui penerapan good governance pada entitas pemerintah. Setiap entitas pemerintah diwajibkan untuk melakukan reformasi birokrasi, mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melaksanakan praktek-praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta melibatkan masyarakat luas dalam memantau dan mendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan good governance pada instansi pemerintah diperlukan komitmen yang kuat, biaya yang sangat besar, daya tahan, dan waktu yang panjang. Diperlukan proses pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder. Hal yang terpenting adalah perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik, antara lain terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi.
Hal yang terakhir diungkapkan namun sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah perlunya awal penerapan good governance di sektor pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa proses pendidikan yang salah dapat berakibat fatal, sebagai contoh dalam kasus kekerasan yang terjadi pada beberapa sekolah kedinasan ditengarai sebagai hasil dari proses pendidikan yang mendorong terjadinya kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Demikian juga, dengan perilaku koruptif yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara, patut ditengarai bahwa hal itu juga disebabkan oleh proses pendidikan yang membentuk perilaku koruptif.

Untuk lebih lengkap, dapat didownload di : cover & daftar isi dan Isi.

Last Updated ( Wednesday, 17 March 2010 08:59 )
 
Copyright © 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. All Rights Reserved.